The naming of states or regions in the Russian Federation is different from other federated states, such as the United States, which uses the word State, or Province in India, Pakistan, and others. Russia has asymmetric subject nomenclature. No homogeneity. The Russian Federation has the Republic, Federally Important Cities, Krais, Oblasts, Autonomous Oblasts, and Autonomous Okrugs. Each Federal Subject has a head, legislature, and constitutional court backed by the constitution and federal law.
Porsi buku ini banyak mengulas soal fenomena yang terjadi di Amerika Serikat. Yakni ketika Donald Trump, yang diusung oleh Partai Republik, menang pada Pilpres Amerika Serikat tahun 2016. Trump unggul atas kandidat Partai Demokrat, Hillary Clinton. Padahal banyak lembaga survei lokal yang memprediksi kekalahan Trump. Trump diduga kuat menang karena berhasil memainkan isu rasisme kulit hitam dan menebarkan ketakutan melalui hoax. Begitu terpilih, Trump langsung mengeluarkan pernyataan kontroversial membuatnya terkesan seperti diktator. Beberapa di antaranya pernyataan perang yang diumumkan lewat akun Twitter pribadinya, rencana membangun tembok perbatasan Meksiko-Amerika Serikat; kebijakan luar negeri Korea Utara dan Afghanistan yang memicu perang; reformasi pajak; sikapnya arogan kepada media yang mengkritiknya; ketidakpercayaannya pada fenomena perubahan iklim; hingga yang paling kontroversial soal pengakuan Trump atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
The State and Revolution is a book that was born from Lenin's life experience as the father of Russian revolutionaries. The movement that gave birth to major changes in the future of Russia and the formation of a Soviet state with Marxism-Leninism. In his book, Vladimir Lenin divides the discussion into six chapters, each of which is divided into several sub-chapters. The method of writing the book uses a descriptive analysis pattern with a contextual approach. In fact, this book has a positive contribution to anti-bourgeois supporters, because of its ideas against bourgeoisie and Western capitalism. But this book is a negative ghost, for lovers of freedom and democracy. Because the true teachings of Leninism require authoritarianism and the absence of freedom for its citizens.
Abstract:The Covid-19 Pandemic outbreak must indeed be prevented, confronted, and responded with great vigilance, both from the authorities and from the citizens. Without a synergy together, this test will be difficult to end. Including the Government's legal policies, especially the Minister of Justice and Human Rights must consider and prioritize the aspirations of the wider community. So that the policy of freeing public prisoners is not interfered with Corruptor Prisoners. The community must fully support government policies including the PSBB obligations. If then there is no cohesiveness, the impact will arise dilemmas and chaos on the order of state life.Keywords: Prisoners, Covid-19, Policy Abstrak:Wabah Pandemi Covid-19 memang harus ditanggulangi, dihadapi, dan disikapi dengan penuh kewaspadaan, baik dari penguasa kekuasaan maupun dari warga masyarakat. Tanpa adanya sinergi bersama maka ujian ini sulit akan berakhir. Termasuk kebijakan hukum Pemerintah, khususnya Menteri Hukum dan HAM harus dengan pertimbangan dan mengedepankan aspirasi masyarakat luas. Sehingga kebijakan membebaskan narapidana umum tidak tercampuri dengan Narapidana Koruptor. Masyarakat pun harus mendukung penuh kebijakan pemerintah termasuk adanya kewajiban PSBB. Bila kemudian tidak terjadi kekompakan, maka timbullah dilema dan kekacauan pada tatanan kehidupan bernegara. Kata Kunci: Narapidana, Covid-19, Kebijakan
Abstract: Musyawarah merupakan bagian dari komponen identitas konstitusi Republik Indonesia. Hal itu terlihat dengan adanya ketentuan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alenia terakhir dalam sila keempat bahwa Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Musyawarah merupakan ruh bangsa Indonesia. Semua ketentuan dan aturan yang berlaku di Indonesia didasarkan atas musyawarah mencapai mufakat. Termasuk dalam penentuan kepemimpinan politik di Indonesia yang didasarkan atas pemilihan umum yang tentunya merupakan buah dari mufakat dari rakyat Indonesia secara keseluruhan.Kata Kunci: Konstitusi; Musyawarah; Mufakat
Indonesia tidak menganut Sistem ekonomi tradisional, Sistem ekonomi komando, Sistem ekonomi pasar, maupun Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah Sistem Ekonomi Pancasila, yang di dalamnya terkandung demokrasi ekonomi maka dikenal juga dengan Sistem Demokrasi Ekonomi. Demokrasi Ekonomi berarti bahwa kegiatan ekonomi dilakukan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah hasil pemilihan rakyat. Dalam pembangunan ekonomi masyarakat berperan aktif, sementara pemerintah berkewajiban memberikan arahan dan bimbingan serta menciptakan iklim yang sehat guna meningkatkan keejahteraan masyarakat.
Menjadi kepala daerah di era dem-okrasi transaksional saat ini tidaklah mudah. Bila tidak menyiapkan ma-har politik kepada partai politik, sudahlah pasti seseorang yang ber-hasrat menjadi kepala daerah tidak akan dapat mencapai impiannya. Mahar politik seakan menjadi hal yang lumrah, karena dianggap se-bagai ongkos perahu yang dalihnya nanti dijadikan sebagai dana pem-biayaan untuk menjalankan roda kendaraan partai. Layar perahu ka-pal parpol dipastikan tidak akan terkembang, dan kapal parpol tidak akan berlayar untuk membawa diri sang calon kepala daerah bila mahar politik tidak dibayarkan.
Kehidupan masyarakat di alam demokrasi memang tak terlepas dari keikutsertaan dalam kontestasi poli-tik. Kekisruhan politik di pentas panggung demokrasi malah men-imbulkan pertikaian di kalangan masyarakat. permusuhan, teror, in-timidasi, bahkan pembunuhan kerap terjadi antar para pendukung. Padahal antar elit politik sendiri kerap bemesraan pasca perseteruan diantara mereka sendiri. Lagi-lagi korbannya adalah masyarakat bawah pada ranah akar rumput yang tidak memahami hakikat poli-tik itu sendiri. Mereka melupakan bahwa di balik politik yang diusung para elit politik ada kepentingan yang dijadikan sebagai pencapaian tujuan partai politik. Partai politik ada bukan karena mereka ingin me-wakili suara rakyat pendukungnya, tetapi karena adanya kepentingan mereka sendiri.
Salah satu fungsi partai politik adalah menjadi sarana partisipasi politik warga negara Indonesia. Tetapi sayangnya, fungsi sentral tersebut mengalami degradasi. Sedikit demi sedikit, partai politik mengalami proses pelemahan yang sering disebut sebagai deparpolisasi. Deparpolisasi terjadi sebagai akibat dari adanya perubahan peraturan perundang-undangan, putusan hakim, maupun persepsi publik, atau sikap amoral dari anggota partai politik. Adanya deparpolisasi ini mengakibatkan partai politik mengalami krisis kepercayaan yang berakibat pada timbulnya calon kepala daerah yang berasal dari perseorangan atau independen.Deparpolisasi terjadi sebagai akibat dari adanya perubahan peraturan perundang-undangan, putusan hakim, maupun persepsi publik, atau sikap amoral dari anggota partai politik. Adanya deparpolisasi ini mengakibatkan partai politik mengalami krisis kepercayaan yang berakibat pada timbulnya calon kepala daerah yang berasal dari perseorangan atau independen.
Komposisi perhelatan akbar pemilihan umum presiden 2019 dipastikan akan sama dengan pemilu presiden tahun 2014 yaitu pertarungan sengit antara Kubu Jokowi melawan kubu Prabowo. Bedanya kubu Jokowi hanya didukung lima partai, sedang kubu Prabowo didukung oleh enam partai. Kelima partai pendukung Jokowi itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Nasional Demokrat (NASDEM), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), atau lebih dikenal dengan sebutan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Sedang kubu Prabowo didukung enam partai politik yaitu Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang, dan Partai Golongan Karya (Golkar), atau dikenal dengan sebutan Koalisi Merah Putih (KMP). Sedang Partai Demokrat yang dinahkodai mantan Presiden SBY menjadi partai penyeimbang.
Keberadaan partai politik di negara demokrasi sangat dibenarkan. Ia dijadikan sebagai pilar demokrasi dan pelaksana kedaulatan rakyat. Substansi pokok partai politik berupa kedaulatan (status) dan peranan (role) merupakan hal penting dalam perjalanan sistem demokrasi. Hal tersebut disebabkan karena keduanya memainkan peran penghubung antara pemerintah negara dengan warga negaranya.
Kekuatan rakyat ternyata memang masih memiliki peran besar dalam Pemilihan umum. Hal itu terlihat dari Pilkada yang terjadi di kota Makasar. Partai-partai Politik beramai-ramai hanya mengajukan satu calon pasangan, berhadapan dengan lawan berupa kotak kosong. Hal yang tentunya diyakini oleh kalangan elit partai pasti akan menghasilkan kemenangan gemilang tanpa lawan. Tetapi kenyataan berkata lain, ternyata hasilnya malah berbuah sebaliknya. Masyarakat lebih banyak memilih kotak kosong ketimbang calon tunggal dukungan partai politik, sehingga secara otomatis pemenangnya adalah kotak kosong itu sendiri.
Terciptanya sebuah pemerintahan yang bersih dan berwibawamerupakan hal yang sangatlah urgen. Untuk menuju kepada pemerintahan yang baik dan bersih diperlukan pengelolaan berbagai bidang kehidupan seperti politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya secara lebih serius, transparan, dan terarah serta melibatkan semua komponen bangsa guna bersama-sama bangkit dari keterpurukan dan kehinaan di mata dunia internasional.Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, diperlukan berbagai cara, selain dengan menegakkan beberapa prinsip Good and Clean Governance, juga dengan menerapkan konsep syariah Islamiyah seperti nash Alquran dan hadis, kaedah fqhiyah dan maqhasid al Syariah. Dengan upaya ini, diharapkan dapat tertatanya birokrasi pemerintahan negara Republik Indonesia dengan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat dengan meningkatkan kualitas pelayanan mutu bernegara yang lebih baik.Kata Kunci : Good and Clean Government, Syariah Islamiyah, Tata Kelola Pemerintahan
Abstract: Civil society is a significant element in building democracy. One essential condition for democracy is the creation of public participation in decision-making processes carried out by the state or government. Civil society requires civic engagement, namely the involvement of citizens in social associations. Civic engagement allows the growth of openness, trust and tolerance among one another.Keywords: Civil Society, Civil Society, Civil Society
Rusia dengan nama resmi Rossiyskaya Federatsiya (Russian Federation) adalah negara terluas di dunia yang wilayahnya terbentang dari Eropa Timur hingga Asia bagian Utara. Luas wilayahnya hampir sama dengan luas planet Pluto yang mencapai 17.075.200 km (tujuh belas juta tujuh puluh lima ribu dua ratus) kilometer persegi. Sebelum menjadi negara independen dari Uni Soviet, rezim Soviet menguasai Rusia dan Eropa Timur dengan sistem Sosialis. Pemimpin pertama Uni Soviet pada saat itu yaitu Vladimir Lenin membentuk negara Soviet berpaham sosialis komunis yang artinya tidak ada kepemilikan pribadi, dan segala kegiatan ekonomi masyarakat diatur dan diawasi oleh pemerintah pusat. Namun setelah runtuhnya Uni Soviet di tahun 1991, pemimpin Rusia saat itu lebih condong ke arah paham demokrasi, sehingga berubahlah haluan Rusia menjadi negara Federal berpaham Demokrasi Republik dan terbentuklah sistem pemerintahan Presidensial. Didalamnya Rusia menerapkan pembagian kekuasan yang terpisah antara kekuasaan Yudikatif, eksekutif, dan legislatif dengan tugas pokok pada masing-masing yang berbeda.
